| NO | KODE DATA | NAMA | DEFINISI | SATUAN |
|---|
| 646 |
03.01.081 |
Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir |
Pengendalian banjir adalah upaya peningkatan perlindungan dari dampak banjir dengan indikator berkurangnya luas genangan pada suatu daerah kewenangan Provinsi/kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/Kota |
persen |
| 647 |
03.01.081.001 |
Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota |
Pengendalian banjir adalah upaya peningkatan perlindungan dari dampak banjir dengan indikator berkurangnya luas genangan pada suatu daerah kewenangan Provinsi/kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/Kota |
persen |
| 648 |
03.01.082 |
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Daerah |
Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS. Indikator ini menunjukkan perbandingan antara luas kawasan permukiman di sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi, dan akresi yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai dengan total luas kawasan permukiman rawan tersebut di wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. |
persen |
| 649 |
03.01.082.001 |
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi |
Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS. Indikator ini menunjukkan perbandingan antara luas kawasan permukiman di sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi, dan akresi yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai dengan total luas kawasan permukiman rawan tersebut di wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. |
persen |
| 650 |
03.01.082.002 |
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota |
Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS. Indikator ini menunjukkan perbandingan antara luas kawasan permukiman di sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi, dan akresi yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai dengan total luas kawasan permukiman rawan tersebut di wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. |
persen |
| 651 |
03.01.083 |
Rasio Luas Layanan Irigasi yang Ketersediaan Airnya Dijamin oleh Waduk |
Perbandingan luas daerah irigasi yang memiliki sumber air dari waduk terhadap luas daerah irigasi keseluruhan |
persen |
| 652 |
03.01.084 |
Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional |
Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional adalah perbandingan antara volume limbah domestik yang diolah oleh sistem pengolahan air limbah (SPAL) regional dengan total volume limbah domestik yang dihasilkan dalam wilayah tersebut. Ini menunjukkan seberapa besar bagian dari limbah domestik yang dikelola dan diolah secara efektif oleh SPAL. |
persen |
| 653 |
03.01.085 |
Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan |
Perbandingan antara debit air yang keluar (outflow) dari bendungan per tahun terhadap total potensi debit air yang masuk (inflow) ke bendungan pada tahun 2029 |
persen |
| 654 |
03.01.086 |
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi |
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi adalah sebuah indikator yang mengukur jumlah proyek yang dilaksanakan dengan baik dan tidak mengalami kecelakaan konstruksi |
persen |
| 655 |
03.01.087 |
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli |
Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat pelatihan ahli dengan total jumlah tenaga kerja konstruksi di suatu wilayah provinsi. Ini mengukur seberapa banyak tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikat dalam industri konstruksi. |
persen |
| 656 |
03.01.088 |
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi |
1) Pengertian Layanan Kompetensi: Layanan kompetensi meliputi proses pelatihan dan sertifikasi tenaga operator, teknisi, dan analisis yang memenuhi standar kompetensi teknis. 2) Penghitungan Rasio: Rasio dihitung berdasarkan jumlah tenaga operator, teknisi, dan analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dibandingkan dengan total kebutuhan tenaga operator dan teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota. |
persen |
| 657 |
03.01.089 |
Stok Infrastruktur terhadap PDB |
Stok infrastruktur terhadap PDB adalah persentase antara total nilai aset infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah dan pihak swasta dengan Produk Domestik Bruto pada tahun N. |
persen |
| 658 |
03.01.090 |
Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100) |
Derajat Indikator pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IMWR) dihitung dalam persen (%) dari 0 (pelaksanaan belum dimulai) sampai 100 (dilaksanakan penuh).Ada empat dimensi yang melandasi pelaksanaan IWRM di Indonesia, yaitu (i) lingkungan pendukung, (ii) kelembagaan dan peran serta, (iii) pendanaan dan (iv) instrument pengelolaan. Data Indikator 6.5.1 dikumpulkan melalui kuesioner dan tanggapan, dan dikonsolidasikan melalui konsultasi antara pemangku kepentingan yang relevan, seperti Kementerian dan Lembaga yang terkait dalam manajemen sumber daya air serta pemangku kepentingan seperti LSM, akademisi dan bisnis.Kebijakan, peraturan perundangan-undangan dan perencanaan merupakan faktor lingkungan yang mendukung pelaksanaan IWRM. Peran serta kelembagaan politis, sosial, ekonomi dan administrasi/birokrasi memiliki peran yang cukup besar dan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan IWRM, termasuk juga dalam mendorong instrumen pengelolaan. Berbagai sumber pendanaan perlu dimobilisasi dan disediakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air (diluar pendanaan untuk air minum dan sanitasi). |
persen |
| 659 |
03.01.091 |
Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi |
jumlah air yang disalurkan atau digunakan melalui sistem irigasi untuk mendukung dan meningkatkan hasil pertanian, |
miliar meter kubik |
| 660 |
03.01.092 |
Indeks Infrastruktur |
Indeks infrastruktur adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah atau sektor tertentu. Indeks ini biasanya dihitung berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi. |
- |
