| NO | KODE DATA | NAMA | DEFINISI | SATUAN |
|---|
| 2356 |
10.01.010 |
Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan |
Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi kebijakan yang telah diimplementasikan dalam bidang-bidang tersebut dibandingkan dengan jumlah total kebijakan yang direncanakan dalam periode tertentu di suatu daerah. |
persen |
| 2357 |
10.03.001 |
Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun |
Area terbangun adalah area yang mulai dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan ruangnya. Pada Kawasan Budi Daya area terbangunan adalah pembangunan bangunan gedung (seperti gedung kantor, gedung pusat perbelanjaan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lainnya), sedangkan pada Kawasan Lindung area terbangun adalah pengelolaan kawasan sesuai dengan fungsi kawasan lindung (seperti hutan pendidikan pada rimba kota, pembangunan taman kota, penataan riparian pada kawasan perlindungan setempat, pembangunan embung, dan lainnya). |
hektare |
| 2358 |
10.04.001 |
Indeks Aktualisasi Pancasila |
Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila |
- |
| 2359 |
10.04.001.001 |
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa |
Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila |
|
| 2360 |
10.04.001.002 |
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab |
Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila |
|
| 2361 |
10.04.001.003 |
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia |
Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila |
|
| 2362 |
10.04.001.004 |
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan |
Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila |
|
| 2363 |
10.04.001.005 |
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia |
Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila |
|
| 2364 |
10.04.002 |
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) |
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Variabel penyusunan IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK menggunakan Explanatory Factor Analysis (EFA). Rentang indeks 0-5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi |
- |
| 2365 |
10.04.002.001 |
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Dimensi Persepsi |
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Variabel penyusunan IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK menggunakan Explanatory Factor Analysis (EFA). Rentang indeks 0-5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi |
|
| 2366 |
10.04.004 |
Indeks Persepsi Korupsi |
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) merupakan sebuah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi survei global, penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli di dunia yang telah berjalan sejak tahun 1995. IPK bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pemerintah di seluruh dunia bahwa praktik korupsi sesungguhnya dapat merusak stabilitas politik, sosial, dan ekonomi yang pada akhirnya akan mengancam perdamaian, keselamatan, dan keamanan secara luas. Korupsi juga mampu menciptakan lahan subur bagi kejahatan terorganisir, terorisme, bahkan perang, karena impunitas terus terjadi melalui keterlibatan pejabat publik dan penegak hukum yang korup. |
nilai |
| 2367 |
10.04.005 |
Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan pendidikan pemilih |
Kelompok pemilih yang terdiri dari pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal yang akan berpartisipasi pada pemilu dan diberikan pendidikan pemilih oleh KPU RI, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota |
orang |
| 2368 |
10.04.006 |
Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi |
Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar |
persen |
| 2369 |
10.04.007 |
Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif |
Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan adalah ukuran persentase yang digunakan untuk mengukur kualitas data pemilih yang dimutakhirkan oleh KPU berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) tersebut dilakukan oleh KPU RI secara berkelanjutan dengan memperhatikan keakuratan data, kelengkapan data, dan mutakhir. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tersebut ditujukan untuk memberikan akurasi dan komprehensifitas data pemilih secara berkala yang akan digunakan KPU sebagai dasar perumusan daftar pemilih tetap pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada selanjutnya. |
persen |
| 2370 |
10.04.008 |
Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD |
Perbandingan antara dokumen Initial Memorandum (IM) yang telah diselesaikan proses reviu dan menghasilkan rekomendasi bagi Pemri oleh Komite OECD dengan Total Jumlah Dokumen IM yang perlu dilakukan reviu dan menghasilkan rekomendasi bagi Pemri oleh Komite OECD. |
persen |
