| NO | KODE DATA | NAMA | DEFINISI | SATUAN |
|---|
| 91 |
02.01.047 |
Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi |
Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh subsektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh subsektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi. Perhitungan menggunakan PDB atas dasar harga konstan. |
persen |
| 92 |
02.01.048 |
Pertumbuhan PDB subsektor Aplikasi dan Gim |
Pertumbuhan PDB Subsektor Aplikasi dan Gim adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor aplikasi dan gim dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dengan satuan persen |
persen |
| 93 |
02.01.049 |
Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya |
Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor fesyen dan kriya dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dengan satuan persen |
persen |
| 94 |
02.01.050 |
Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik |
Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor film, animasi, video, dan musik dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dengan satuan persen |
persen |
| 95 |
02.01.051 |
Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner |
Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor kuliner dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dengan satuan persen |
persen |
| 96 |
02.01.052 |
Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal |
Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal adalah ukuran kuantitatif yang mencerminkan peningkatan kemampuan industri dalam memproduksi produk halal untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional. Salah satu komponen utama dalam mengukur daya saing ini adalah nilai produksi barang yang dihasilkan. Indikator ini sangat penting mengingat tingginya jumlah populasi Muslim di Indonesia, yang menciptakan permintaan besar terhadap produk halal. Peningkatan daya saing tersebut sekaligus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) adalah sistem informasi terpadu yang yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian dan berisi data dan informasi tentang industri nasional. Pada indikator ini data pelaporan SIINas yang dilakukan tiap semester diperlukan untuk mensuplai informasi terkait nilai produksi dari produk bersertifikat halal dari perusahaan industri. Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal ini dihitung menggunakan data nilai produksi produk yang memiliki sertifikat halal yang tercatat di SIINas yang kemudian diukur peningkatannya melalui perbandingan data di tahun sebelumnya dan disajikan dalam persen. |
persen |
| 97 |
02.01.053 |
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) |
Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. |
persen |
| 98 |
02.01.054 |
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri |
Konsep dan Definisi:Industri Kecil yang dimaksud pada indikator ini adalah industri mikro dan industri kecil.Industri Mikro adalah industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai dengan 4 orang. Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.Nilai tambah industri kecil merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan oleh industri kecil. |
persen |
| 99 |
02.01.055 |
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan |
Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Bagi pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu shift) tidak dianggap pekerja. |
persen |
| 100 |
02.01.056 |
Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan |
Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan adalah persentase besaran PDRB sektor industri pengolahan di provinsi yang memiliki KI/KEK Prioritas terhadap total PDB industri pengolahan nasional. Perhitungan indikator ini menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku. Provinsi yang memiliki KI/KEK Prioritas RPJMN 2025-2029 mencakup: 1. Provinsi Aceh 2. Provinsi Sulawesi Tengah 3. Provinsi Kepulauan Riau 4. Provinsi Banten 5. Provinsi Jawa Tengah 6. Provinsi Maluku Utara 7. Provinsi Sumatera Utara 8. Provinsi Sulawesi Tenggara 9. Provinsi Kalimantan Utara 10. Provinsi Nusa Tenggara Barat 11. Provinsi Jawa Timur 12. Provinsi Kalimantan Barat 13. Provinsi Papua Barat 14. Provinsi Sulawesi Selatan |
persen |
| 101 |
02.01.057 |
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum |
Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum. |
persen |
| 102 |
02.01.058 |
Tersedianya informasi industri secara akurat, lengkap, dan terkini |
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini mengacu pada ketersediaan data dan informasi yang menyeluruh dan terbaru mengenai sektor industri. Informasi ini mencakup berbagai aspek industri seperti data produksi, distribusi, izin usaha, kepatuhan terhadap regulasi, perkembangan teknologi, tenaga kerja, serta informasi keuangan dan pasar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, investor, dan masyarakat, memiliki akses ke informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. |
persen |
| 103 |
02.01.059 |
Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global |
Partisipasi dalam GVC menunjukkan seberapa besar keterlibatan suatu negara dalam rantai produksi global, baik sebagai pengimpor input produksi (backward linkage) maupun pemasok bahan baku dan barang setengah jadi untuk negara lain (forward linkage). Partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam GVC yang dimaksud dalam indikator ini termasuk dalam sektor electrical and optical equipment dalam tabel Multiregional Input-Output (MRIO). Semakin tinggi partisipasi produk elektronik Indonesia dalam GVC menunjukkan bahwa Indonesia semakin terlibat dalam rantai produksi global, baik secara backward linkages, dengan mengimpor bahan baku untuk diolah dan diekspor kembali, serta forward linkages, dengan mengekspor bahan baku yang diproses lebih lanjut oleh negara pengimpor sebelum akhirnya diekspor kembali sebagai produk akhir. |
persen |
| 104 |
02.01.060 |
Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global |
Partisipasi dalam GVC menunjukkan seberapa besar keterlibatan suatu negara dalam rantai produksi global, baik sebagai pengimpor input produksi (backward linkage) maupun pemasok bahan baku dan barang setengah jadi untuk negara lain (forward linkage). Partisipasi produk otomotif termasuk EV Indonesia yang bergabung dalam GVC yang dimaksud dalam indikator ini termasuk dalam sektor transport equipment dalam tabel Multiregional Input-Output (MRIO).Semakin tinggi partisipasi produk otomotif termasuk EV Indonesia dalam GVC menunjukkan bahwa Indonesia semakin terlibat dalam rantai produksi global, baik secara backward linkages, dengan mengimpor bahan baku untuk diolah dan diekspor kembali, serta forward linkages, dengan mengekspor bahan baku yang diproses lebih lanjut oleh negara pengimpor sebelum akhirnya diekspor kembali sebagai produk akhir. |
persen |
| 105 |
02.01.061 |
Utilisasi Industri Logam Dasar |
Utilisasi menunjukkan kapasitas industri Logam Dasar (KBLI 24) yang telah dimanfaatkan yang dihitung berdasarkan total produksi dibagi kapasitas nasional |
persen |
