| NO | KODE DATA | NAMA | DEFINISI | SATUAN |
|---|
| 286 |
02.03.063 |
Produktivitas Sagu |
Produktivitas sagu dihitung berdasarkan produksi per luas tanaman menghasilkan pada perkebunan rakyat |
ton per hektare |
| 287 |
02.03.064 |
Produktivitas Ubi Kayu |
Produktivitas dihitung berdasarkan produksi per luas tanaman menghasilkan pada perkebunan rakyat |
ton per hektare |
| 288 |
02.03.065 |
Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan |
Cakupan indikator 2.4.1 adalah lahan pertanian milik yaitu lahan yang digunakan terutama untuk bercocok tanam dan beternak, yang secara khusus didefinisikan sesuai dengan ruang lingkup berikut: Yang termasuk dalam ruang lingkup: 1. Sistem produksi tanaman dan ternak yang intensif dan ekstensif. 2. Pertanian subsisten. 3. Tanah negara dan tanah umum bila digunakan secara eksklusif dan dikelola oleh pemilik pertanian. 4. Tanaman pangan dan non-pangan dan produk ternak (misalnya tembakau, kapas, dan wol domba). 5. Tanaman ditanam untuk pakan ternak atau untuk tujuan energi. 6. Agro-forestry (pepohonan di areal pertanian). 7. Akuakultur, sepanjang dilakukan di dalam areal lahan pertanian. Misalnya, budidaya padi-ikan dan sistem serupa. Dikecualikan dari ruang lingkup: 1. Tanah negara dan tanah umum tidak digunakan secara eksklusif oleh pemilik pertanian. 2. Penggembalaan nomaden. 3. Produksi dari kebun dan halaman belakang. 4. Produksi dari peternakan hobi. 5. Holdings berfokus secara eksklusif pada budidaya. 6. Holdings berfokus secara eksklusif pada kehutanan. 7. Makanan yang dipanen dari alam liar. 11 tema dan sub-indikator telah diidentifikasi dan membentuk perhitungan SDG 2.4.1, sebagai berikut: No. Tema | Sub-indikator; 1 Produktivitas lahan | Nilai produksi pertanian per hektar; 2 Profitabilitas | Pendapatan bersih petani; 3 Ketahanan | Mekanisme mitigasi risiko; 4 Kesuburan tanah | Prevalensi degradasi tanah; 5 Penggunaan air | Kondisi ketersediaan air; 6 Risiko penggunaan pupuk | Manajemen penggunaan pupuk; 7 Risiko penggunaan pestisida | Manajemen penggunaan pestisida; 8 Keanekaragaman Hayati | Praktik dukungan penggunaan keanekaragaman hayati berbasis agro; 9 Pekerjaan yang layak | Besaran upah di bidang pertanian; 10 Ketahanan pangan | Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES); 11 Kepemilikan lahan | Hak kepemilikan lahan Negara-negara anggota wajib melaporkan proporsi (persentase) luas lahan pertanian untuk 11 sub-indikator secara terpisah berdasarkan status keberlanjutan. Agregasi di tingkat nasional dilakukan untuk setiap sub-indikator secara mandiri, dengan menjumlahkan luas lahan pertanian dari setiap pemilikan pertanian (dipilih melalui sampel yang representatif secara nasional) dan terakhir melaporkan total nasional yang dihasilkan sebagai persentase dari total lahan pertanian yang representatif secara nasional. Area untuk 11 sub- indikator di dasbor. Klasifikasi luas lahan diterapkan dalam Kuesioner Tata Guna Lahan, Irigasi dan Pertanian FAO: (http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL/metadata). |
|
| 289 |
02.03.066 |
Proporsi Lahan Pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan |
Indikator ini memfokuskan pada lahan pertanian, yaitu lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak. Negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak dan penghasil produk pangan bagi pencapaian ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. (UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Penetapan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Presiden untuk tingkat nasional (lintas provinsi), Gubernur untuk tingkat provinsi (lintas kabupaten/ kota), dan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota, sesuai peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan pertanian yang diusahakan untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Pengertian lahan pertanian dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan: 1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 2. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan |
persen |
| 290 |
02.03.067 |
Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan |
Indikator ini memfokuskan pada lahan pertanian, yaitu lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak. Negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak dan penghasil produk pangan bagi pencapaian ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. (UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Penetapan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Presiden untuk tingkat nasional (lintas provinsi), Gubernur untuk tingkat provinsi (lintas kabulapen/ kota), dan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/ kota, sesuai peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan pertanian yang diusahakan untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.Pengertian lahan pertanian dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan:Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.LahanCadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. |
hektare |
| 291 |
02.03.068 |
Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023 |
Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD, sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No. 15 Tahun 2023, adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana realisasi jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) yang ada saat ini dibandingkan dengan jumlah cadangan beras yang ditargetkan dalam perencanaan atau kebijakan yang berlaku. |
persen |
| 292 |
02.03.069 |
Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT |
Mengukur persentase serangan OPT yang berhasil ditangani terhadap total luas serangan OPT yang terjadi pada tanaman hortikultura |
persen |
| 293 |
02.03.070 |
Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT |
Perbandingan antara luas area tanaman pangan yang terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan berhasil ditangani dengan total luas area yang terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana upaya pengendalian OPT berhasil mengatasi serangan yang terjadi. |
persen |
| 294 |
02.03.071 |
Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor |
Indikator ini mengukur pendapatan dari usaha pertanian (on-farm) skala kecil yang memproduksi produk pangan dan pertanian. Lingkup usaha pertanian terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan (tangkap dan budidaya), dan produk hasil kehutanan. Indikator ini dihitung dalam pendapatan tahunan. Definisi produsen pangan dan pertanian skala kecil adalah (FAO):a. petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif petani berdasarkan luas pengusahaan lahan di tingkat nasional (diukur dalam hektare);b. peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif peternak menurut jumlah ternak/unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Tropical Livestock Units/TLU);c. rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian per unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Purchasing Power Parity/ PPP dalam US$) tidak melebihi 34,387 PPP US$. |
rupiah |
| 295 |
02.03.072 |
Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan |
Konsep indikator global untuk target ini adalah melakukan kuantifikasi dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang mengikat dan tidak mengikat, untuk mendukung perubahan menuju ke produksi dan konsumsi berkelanjutan. Indonesia, di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan berbagai pihak, telah menyusun dan mengembangkan dokumen Kerangka Kerja 10 tahun Program Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan (10YFP SCP).Program SCP disusun secara tematik, yaitu: (1) ecolabel dan pengadaan publik hijau (ecolabel and green public procurement; (2) industri hijau (green industry);(3) bangunan ramah lingkungan (green building) dan konstruksi berkelanjutan (sustainable construction);(4) pariwisata ramah lingkungan (sustainable tourism dan sustainable tourism awards/ISTA); (5) pengelolaan limbah dan sampah (waste management); (6). energi baru terbarukan, efisiensi energi;(7) pelabuhan berkelanjutan (sustainable port/green port); (8) komunikasi dan informasi berwawasan lingkungan (green ICT); (9) inovasi dan teknologi hijau (green technology);(10) keuangan berwawasan lingkungan (sustainability finance); (11) pertanian dan ISPO;(12) perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries); dan (13) kehutanan dengan jasa lingkungan, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Silvikultur Intensif (SILIN), Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan hutan tanaman energi.Kolaborasi tematik tersebut menghasilkan dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan prinsip keberkelanjutan pada sektor/tema tertentu, yang meliputi perilaku ramah lingkungan, minimum waste, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis. Selain adanya dokumen program, telah disusun pula dasar hukum berupa keputusan kementerian terkait. Selain program-program di atas, banyak kementerian/ lembaga yang telah menyusun kegiatannya dan menjadikan salah satu indikator target pembangunan berkelanjutan lainnya sebagai bagian dari kerangka kerja program SCP setiap sepuluh tahun. |
dokumen |
| 296 |
02.03.073 |
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) |
Susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu ketersediaan dan konsumsi pangan. Menurut FAO Regional Office for Asia and the Pacific (RAFA), PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. |
- |
| 297 |
02.03.073.001 |
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan |
Skor PPH ketersediaan merupakan susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, Ketersediaan Pangan, Ekonomi, budaya dan agama |
|
| 298 |
02.03.073.002 |
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi |
Skor PPH konsumsi merupakan Susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, Ketersediaan Pangan, Ekonomi, budaya dan agama. |
|
| 299 |
02.03.074 |
Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan |
Indikator ini dihitung sebagai rasio dari output per tahun dibagi jumlah hari orang kerja (HOK) dalam tahun yang sama. Varian dari penghitungan di atas adalah per musim tanam (MT). Volume produksi pertanian dari produsen pangan skala kecil yang mengusahakan tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan.Foodand Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan produsen pangan skala kecil sebagai berikut:a. petani yang masuk pada dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif petani berdasarkan luas pengusahaan lahan di tingkat nasional (diukur dalam hektare)b. peternak yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif peternak menurut jumlah ternak/unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Tropical Livestock Units/TLU)c. Rumah tangga yang memperoleh penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian yang masuk pada kelompok dua kuintil pertama (40% terbawah) dari distribusi kumulatif penerimaan ekonomi tahunan dari kegiatan pertanian per unit produksi pada tingkat nasional (diukur dalam Purchasing Power Parity/ PPP dalam US$) tidak melebihi 34,387 PPP US$. |
ton |
| 300 |
02.03.075 |
Nilai Tukar Petani (NTP) |
Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur daya beli petani, khususnya di perdesaan. NTP menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). |
nilai |
