BELANJA DATA
DATA SEKTORAL ADALAH DATA YANG TERSEDIA, BEBAS DIAKSES DAN DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT, SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH UNTUK MELAKSANKAN TRANSPRASI DAN AKUNTABILITAS SERTA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN .
| No | Nama Data/Produsen Data | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Jumlah laporan kebutuhan PPNS Penataan Ruang di Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Laporan | ||||||||
| 212 | Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | % | ||||||||
| 213 | Persentase pendampingan penanganan pasca bencana - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |||||||||
| 214 | Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |||||||||
| 215 | Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikemangkan teknis dan manajerialnya - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |||||||||
| 216 | Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tiingkat provinsi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |||||||||
| 217 | Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |||||||||
| 218 | Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |||||||||
| 219 | Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |||||||||
| 220 | Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |