Data Sektoral adalah data yang tersedia, bebas diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sebagai upaya pemerintah untuk melaksankan transprasi dan akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan .
| No | Nama Data/Produsen Data | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Orang | ||||||||
| 202 | Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | % | ||||||||
| 203 | Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | % | ||||||||
| 204 | Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | % | ||||||||
| 205 | Persentase pengawasan tertib pemantuaan jasa konstruksi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | % | ||||||||
| 206 | Persentase kondisi mantap jalan provinsi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | % | ||||||||
| 207 | Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | % | ||||||||
| 208 | Jumlah materi teknis RTRW Kabupaten/Kota yang diberikan rekomwndasi dalam rangka persetujuan substansi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Materi Teknis | ||||||||
| 209 | Jumlah rancangan Perda RTRW Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi dalam rangka penetapan Perda - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Perda | ||||||||
| 210 | Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi administratif - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Kasus |
