Walikota Imbau ASN Tak Hadir di Kampanye Pemilu

05 Feb 2024 - 17:23

KBRN, Tarakan: Aparatur sipil negara (ASN) dituntut harus netral dalam kontestasi politik untuk tetap menjaga marwah dan netralitas pemerintah. Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 

Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

"Kalau kita bicara netralitas ASN, itu mencakup semua hal bukan hanya menunjukan dukungan saja tapi juga dapat menjaga segala tindak-tanduknya. Misalnya tidak menggunakan simbol tertentu saat berpose, tidak boleh memakai atribut, slogan-slogan, bahkan tanda jari tidak boleh bagi ASN termasuk perumda,” ujarnya, Minggu (3/2/2024).

Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes, kembali mengingatkan kepada ASN agar tidak terjebak dalam politik praktis yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. ASN yang dimaksud juga meliputi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tenaga honorer dan kontrak, serta badan usaha milik daerah (BUMD) untuk menjaga segala tindak-tanduknya di tahun politik.

“Walau tidak boleh berpolitik praktis tetapi ASN juga punya hak pilih, bisa saja misalnya dia hadir di kampanye (di luar jam dinas). Yang penting tidak yel-yel atau memakai atribut paslon atau simbol-simbol. Dia datang ke lokasi kampanye untuk mendengarkan visi dan misi, karena dia harus mengetahui program peserta pemilu,” sambungnya.

Kendati demikian, ia tidak memungkiri jika hal tersebut berpotensi besar dipersoalkan masyarakat. Padahal menurutnya, ASN juga sebagai masyarakat yang memiliki hak suara untuk mengetahui visi-misi pilihannya. Sehingga ia menganjurkan agar ASN dapat memanfaatkan media sosial untuk mengetahui visi- misi peserta pemilu daripada mendatangi lokasi kampanye.

Sumber : RRI.co.id