Disdik Tarakan Luruskan Persepsi Pungli di Sekolah

TARAKAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Tarakan menanggapi puluhan aduan dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara).

Persoalan ini dinilai mayoritas bersumber dari kekeliruan pemahaman atau salah persepsi antara pihak sekolah, komite, dan orang tua murid mengenai batas tipis antara sumbangan dan pungutan.

Kepala Disdik Tarakan, Endah Sarastiningsih, menegaskan bahwa regulasi pendidikan telah membedakan secara tegas kedua istilah tersebut.

Menurutnya, praktik pungutan bersifat wajib dengan nominal serta tenggat waktu yang telah ditentukan, sementara sumbangan murni bersifat sukarela tanpa ada paksaan maupun ikatan nominal.

"Persoalan utamanya adalah masih adanya perbedaan persepsi antara pihak sekolah, orang tua, dan komite dalam memahami istilah pungutan dan sumbangan," ujar Endah, Kamis (5/11/2026).

Berdasarkan penelusuran Disdik, gesekan aturan ini kerap bermula dari inisiatif paguyuban kelas. Niat awal yang berupa penggalangan sumbangan sukarela terkadang disiasati dengan membagi rata nominal beban biaya agar lebih praktis dalam pengumpulannya.

Akibat praktik pembagian rata tersebut, sumbangan sukarela bergeser makna menjadi pungutan karena memunculkan keharusan membayar bagi seluruh orang tua siswa.

Endah menjelaskan, komite sekolah sebenarnya memiliki payung hukum yang sah dalam menghimpun partisipasi masyarakat sesuai ketentuan kementerian. Mekanismenya mewajibkan sekolah menyusun program kerja terlebih dahulu, kemudian mempresentasikannya kepada orang tua melalui forum komite untuk mencapai kesepakatan bersama.

Kendati demikian, lemahnya pengawasan di tingkat paguyuban sering kali mencederai prosedur resmi yang telah ditetapkan. Menyikapi temuan Ombudsman Kaltara, Disdik Kota Tarakan berkomitmen menggencarkan sosialisasi regulasi secara berkala guna meluruskan pemahaman di akar rumput.

Di sisi lain, Endah mengapresiasi tingginya kepedulian masyarakat yang kian kritis mengawal jalannya dunia pendidikan di Bumi Paguntaka. Ia menilai, saluran pengaduan saat ini sudah sangat terbuka lebar dan mudah diakses, mulai dari pelaporan langsung ke dinas teknis, legislatif, lembaga pengawas publik, hingga ruang diseminasi media sosial.

"Orang tua semakin mudah menyampaikan pengaduan. Tantangan kita saat ini bukan pada keberanian melapor, melainkan memastikan kesamaan persepsi aturan di lapangan agar tidak mudah memicu polemik," pungkas Endah. (Rajab)

Sumber : RRI Tarakan