Data Sektoral adalah data yang tersedia, bebas diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sebagai upaya pemerintah untuk melaksankan transprasi dan akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan .
| No | Nama Data/Produsen Data | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Subyek Penerima Tanah - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Dokumen | ||||||||
| 322 | Surat pengaduan (berasal dari perorangan/warga, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian, Kanwil, Kantah) - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Dokumen | ||||||||
| 323 | Surat tanda bukti hak atas tanah - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Surat | ||||||||
| 324 | Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Berita Acara | ||||||||
| 325 | Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Berita Acara | ||||||||
| 326 | Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Berita Acara | ||||||||
| 327 | Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Berita Acara | ||||||||
| 328 | Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Dokumen | ||||||||
| 329 | Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Dokumen | ||||||||
| 330 | Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Berita Acara |
