Data Sektoral adalah data yang tersedia, bebas diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sebagai upaya pemerintah untuk melaksankan transprasi dan akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan .
| No | Nama Data/Produsen Data | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Tingkat kemiskinan ekstrim - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |||||||||
| 252 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |||||||||
| 253 | Persentase laki- laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi Nasional. - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |||||||||
| 254 | Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |||||||||
| 255 | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |||||||||
| 256 | Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |||||||||
| 257 | Jumlah Anak Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial di luar panti - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |||||||||
| 258 | Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |||||||||
| 259 | Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial di luar panti - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | |||||||||
| 260 | Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
