Wakil Wali Kota Tarakan Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di Daerah Secara Daring

TARAKAN – Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem secara daring pada Senin (21/4/2025). 

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan bahwa kebijakan pembangunan Sekolah Rakyat didasarkan pada UUD 1945, berbagai peraturan perundang-undangan, serta arahan Presiden RI. Sekolah Rakyat dirancang dalam bentuk asrama dan diperuntukkan bagi siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Target pembangunan mencapai 200 sekolah yang masing-masing harus mampu menampung hingga 1.000 siswa. 

Selanjutnya, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dalam paparannya memperkenalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni basis data individu dan keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia dan telah terintegrasi dengan data kependudukan. 

Mensos juga meminta dukungan dari kepala daerah dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Untuk tahun anggaran 2025, Kemensos mengalokasikan bantuan sosial sebanyak 20.819.238 penerima. 

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Nunung Nuryartono, menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem pada September 2024 berada di angka 1,13% atau sekitar 3,17 juta jiwa. Pemerintah menargetkan angka ini menurun hingga mendekati 0% pada tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. 

Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi utama dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.  Berdasarkan Inpres di atas kepala daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun program dan anggaran, melakukan koordinasi dan dukungan terhadap pelaksanaan program, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Gubernur setiap enam bulan sekali. 

Dalam kesempatan yang sama, turut disampaikan perkembangan tingkat inflasi Indonesia dan global per Maret 2025. Indonesia menempati peringkat ke-34 dari 186 negara di dunia dan peringkat ke-5 dari 24 negara anggota G20. Sementara itu, di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-5 dari 11 negara berdasarkan tingkat inflasi year-on-year.