Data kesehatan
| No | Nama Data | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan - Sekretariat Daerah | Dokumen | ||||||||
| 2 | Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Dokumen | ||||||||
| 3 | Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 52 | ||||||||
| 4 | Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Laporan | ||||||||
| 5 | Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Laporan | 48 | 50 | ||||||
| 6 | orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Orang | ||||||||
| 7 | Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Orang / Sertifikat | ||||||||
| 8 | Unmet need pelayanan kesehatan - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |||||||||
| 9 | Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |||||||||
| 10 | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |