| NO | KODE DATA | KODE SIPD | KONSEP | DEFINISI |
|---|
| 2896 |
5.05.00.10352.15 |
- |
Perangkat Daerah yang Difasilitasi Penerapan Inovasi Daerah |
Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi Penerapan Inovasi Daerah |
| 2897 |
5.05.00.10353.15 |
- |
Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah |
Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi Penerapan Inovasi Daerah |
| 2898 |
5.05.00.10355.15 |
- |
Kebijakan Inovasi yang Diterapkan |
Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan pada tahun berkenaan |
| 2899 |
5.05.00.10356.15 |
- |
Inovasi yang Diusulkan |
Jumlah inovasi yang diusulkan pada tahun berkenaan |
| 2900 |
5.05.00.10357.15 |
- |
Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah |
Perbandingan antara Jumlah Inovasi yang Diusulkan dengan Jumlah Kebijakan Inovasi yang Diterapkan |
| 2901 |
5.05.00.12775.17 |
- |
Sub Kegiatan Kelitbangan dalam RKPD |
Jumlah sub kegiatan kelitbangan dalam RKPD Kota Tarakan pada tahun berkenaan |
| 2902 |
5.05.00.12776.17 |
- |
Sub Kegiatan Kelitbangan dalam APBD |
Jumlah sub kegiatan kelitbangan dalam APBD Kota Tarakan pada tahun berkenaan |
| 2903 |
5.05.00.12781.21 |
- |
Indeks Inovasi Daerah |
himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| 2904 |
5.05.00.12782.15 |
- |
Indeks Daya Saing Daerah |
instrumen pengukuran daya saing dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan, menjelaskan posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya dengan memperhatikan semua faktorfaktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta seberapa jauh daerah tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktorfaktor tersebut. Indeks ini juga merupakan profil kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD adalah merupakan gambaran tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah. |
| 2905 |
5.05.00.12785.15 |
- |
Anggaran Riset |
Perbandingan antara anggaran riset pemerintah terhadap seluruh anggaran dalam APBD |
| 2906 |
5.05.00.13554.24 |
- |
|
|
| 2907 |
5.05.00.13555.15 |
- |
|
|
| 2908 |
6.01.00.11791.15 |
- |
Pelanggaran |
Berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku |
| 2909 |
6.01.00.12346.15 |
- |
Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah |
Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksaaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar Akuntansi Pemetintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan evektifitas sistem pengendalian intern |
| 2910 |
6.01.00.12347.15 |
- |
Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) |
Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugastugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif |
