Data Sektoral
Data Sektoral adalah data yang tersedia, bebas diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sebagai upaya pemerintah untuk melaksankan transprasi dan akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang selaras seirama, saling bahu membahu membangun Kabupaten Pemalang lebih sejahtera.
No | Nama Data | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
321 | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Subyek Penerima Tanah - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Dokumen | ||||||||
322 | Surat pengaduan (berasal dari perorangan/warga, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian, Kanwil, Kantah) - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Dokumen | ||||||||
323 | Surat tanda bukti hak atas tanah - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Surat | ||||||||
324 | Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Berita Acara | ||||||||
325 | Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Berita Acara | ||||||||
326 | Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Berita Acara | ||||||||
327 | Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Berita Acara | ||||||||
328 | Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Dokumen | ||||||||
329 | Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Dokumen | ||||||||
330 | Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Berita Acara |